Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Tren Indonesia 2050 bersama Korporat

Mitra: IBCSD
Layanan: Kajian, Penelitian, Publikasi

Sebagai tahap lanjutan dari penyusunan Indonesia Vision 2050, pada hari Kamis, 12 Maret 2015 Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama dengan Penabulu Alliance mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tujuan untuk untuk mencari dan melihat concern dan trend yang ada dari persepsi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk membantu tercapainya tujuan dan visi masing-masing perusahaan berdasarkan kendala dan juga peluang yang ada. FGD yang dilaksanakan pada Pkl. 09.30 – 13.00 WIB ini diadakan di Aston Kuningan Suites di Ruang Lily dan dihadiri oleh perwakilan dari beberapa perusahaan, yaitu Ametis institute, Antam, Cargil Indonesia, Vale, Korindo Abadi, Unilever, Riau Andalan Pulp Paper dan Great Giant Pineapple.

Visi Tren Indonesia sendiri adalah Visi 2050, yang merupakan inisiatif dan kolaboratif dari anggota IBCSD dan kalangan swasta lainnya di bawah payung Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), sebagai respon sektor bisnis terhadap tantangan Indonesia masa depan. Tiur berkata, kalangan bisnis meyakini bahwa “business as usual” tidak dapat lagi menjadi pilihan utama dalam menghadapi iklim yang berubah lebih cepat dari yang pernah diperkirakan sebelumnya. Berdasarkan Visi 2050 ini, Tiur mengatakan bahwa peserta yang diundang berasal dari anggota IBCSD sendiri dan juga undangan lain yang mewakili swasta non-member IBCSD. Member IBCSD saat ini baru 25 lembaga. Untuk itu perlu adanya ekspansi ke anggota KADIN.

Tiur menyatakan bahwa Tren Indonesia adalah “Business-as-usual” di mana Sustainable Business belum banyak dilakukan di Indonesia. Berdasarkan “Business-as-usual” inilah dapat ditemukan kesenjangan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku bisnis. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, perusahaan-perusahaan dapat mencari jalur alternatif atau pathways untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai perspektif pelaku bisnis di Indonesia dan mempertimbangkan kesempatan bisnis dan faktor-faktor pendukung dalam melakukan alternatif tersebut.

Tiur mengatakan bahwa visi holistik vision 2050  didasarkan atas elemen bukan sektor, di mana elemen-elemen ini muncul merujuk pada visi global 2050, yang telah dibentuk WBCSD sejak 2010. Sedangkan untuk elemen IBCSD telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, seperti:

  1. People’s Values dan Human Development yang kemudian dijadikan satu menjadi Human Development
  2. Menambahkan unsur Marine, karena Indonesia memiliki potensi yang luar biasa pada bidang tersebut
  3. Menambahkan unsur Power pada Energy dikarenakan listrik masih menjadi tantangan tersendiri di Indonesia;
  4. Menambahkan Tourism & Cultural Diversity
  5. Mobility diganti menjadi Transport & Connectivity karena Mobility lebih mengarah pada pergerakan manusia, sedangkan di Indonesia lebih kepada isu transportasi dan perhubungan antar pulau
  6. Building and Materials disatukan menjadi Infrastructure
  7. Menambahkan Resource Efficiency karena ekonomi Indonesia masih berdasarkan Sumber Daya Alam (Natural Base).

 
Untuk metodologi dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

  1. Tahap Pertama,menurut Tiur adalah tahap di mana partisipan mencoba untuk mengidentifikasi “Business-as-usual” dan visi tersebut sendiri.
  2. Tahap Kedua, merupakan tahap lanjutan dari Tahap Pertama, yang merupakan tahap pelaksanaan yang dilaksanakan melalui suatu aksi, yaitu Aksi 2020.

 
Jika di perusahaan partisipan sudah memiliki rencana aksi sendiri, maka aksi-aksi tersebutlah yang akan dicoba untuk disinergikan dan menjadi masukan pada program ini.

Berdasarkan Megatrend, akan diidentifikasikan tantangan dan resiko, sekaligus solusi-solusi terkait. Setelah menemukan solusi-solusi terkait maka akan mulai dibentuk aksi-aksi 2020 yang akan dilakukan pelaku bisnis. Dari aksi-aksi tersebut, dapat ditentukan prioritas-prioritas yang bisa dilakukan.

Menurut Tiur, yang menjadi tantangan adalah di tahun 2015-2020 di mana terdapat The Turbulent Teens. Pada tahap tersebut pengusaha harus melakukan usaha yang besar pada 5 (lima) tahun pertama ini. Pada 5 (lima) tahun pertama ini, partisipan harus melakukan set-up solusi-solusi yang harus diakukan. Sedangkan tahun-tahun berikutnya adalah meneruskan juga melakukan up-date dari apa yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain Working Group, yaitu peserta diskusi pada hari ini, Tim Kajian juga telah melakukan dialog dengan Extended Group, yaitu para LSM, akademisi, dan pemerintah. Nantinya setelah jelas hasil risetnya, maka Tim Kajian akan mengumpulkan para Top Management dari perusahaan-perusahaan yang terlibat untuk melihat kembali visi yang telah dibuat guna mengetahui apakah ada kekurangan atau ada hal yang perlu diperbaiki.

Setelah menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan, Tiur mulai memaparkan hasil riset yang telah dilakukan selama 6 bulan, yaitu Tren Indonesia 2050, yang terbagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu:

  1. Visi Indonesia 2050 – Konstribusi Sektor Bisnis bagi Indonesia Masa depan
  2. Prediksi Indonesia 2050 – Memberikan Harapan, Menyisakan Tantangan
  3. Populasi Indonesia 2050 – Meletakkan Balok Pengungkit Secara Tepat
  4. Ekonomi Indonesia 2050 – Menjamin Keberlangsungan Pasokan Energi bagi Pertumbuhan
  5. Lingkungan Indonesia 2050 – Menjaga Keseimbangan Kini dan Keberlanjutan Masa Depan

 
Hasil riset yang disampaikan menggunakan 3 (tiga) elemen penting berupa:

  • Pembangunan Lingkungan: berorientasi pada perbaikan lingkungan global;
  • Pembangunan Ekonomi: berorientasi pada pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi;
  • Pembangunan Sosial: bertujuan pengentasan kemiskinan, pengakuan jati diri, dan pemberdayaan masyarakat.

 
Setelah itu Tiur menjelaskan prediksi Indonesia di tahun 2050. Tiur pun menjelaskan tentang Ekonomi Hijau. Green Economy atau Ekonomi Hijau Indonesia adalah cara yang tercepat untuk mencapai Sustainable Development. Namun pada kenyataannya masih jarang untuk dilakukan. Tiur mengatakan pendekatan Green Economy sangat beragam dan bergantung pada masing-masing perusahaan untuk menerapkannya.

Sebagai langkah lanjutan, Tiur pun melontarkan pertanyaan, yaitu:

  1. Apa peran bisnis dengan adanya tantangan dan peluang tersebut?
  2. Di mana sebenarnya peluang yang memberikan ruang untuk berbisnis?
  3. Apakah faktor-faktor yang sekiranya dapat membantu bisnis menghadapi tantangan dan meraih peluang tersebut?

 
Setelah Coffe Break, Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh Budi Santosa dari IBCSD selaku fasilitator. Tema dalam diskusi kali ini adalah efisiensi sumber daya. Sebelum masuk sesi diskusi, Budi memberikan kesempatan kepada partisipan untuk memberikan klarifikasi atas presentasi dari Tiur.

Tatang dari Korindo menyatakan bahwa harus ada data dari Non PDB, ”Apa yang disampaikan PDB kehutanan makin kecil, seolah peran bisnis sangat kecil, sebenarnya kalau melihat, bahwa pembangunan di luar Jawa adalah bisnis kehutanan, kenapa ini tidak bisa dihitung di dalam PDB?, kalau dilihat hanya PSDH saja, sebagai contoh, dengan bantu mengembangkan kebun karet, lalu jalan kampung, sekolah dan RS, padahal kita bayar yang namanya infrastruktur. Dengan adanya industri kehutanan, maka perkembangan di pelosok sangat besar”, Tatang menambahkan, “kalau dari PDB, itu kecil sekali, padahal kalau di pelosok, itu tumbuh kota, bagaimana menghargai bisnis kehutanan?, jangan sampai dilihat hanya sekian persen, maka perlu data non PDB, sehingga kelihatan, peran bisnis kehutanan sangat besar dan sangat vital, kalau tidak ada kita, maka tidak ada industri ply wood”.

Selanjutnya, Budi memberikan kesempatan kepada partisipan untuk menjelaskan apa yang sedang dan akan dilakukan oleh perusahaan partisipan, Tatang berkata, “kebetulan, di tempat kami adalah integrity, ada HPH, kebun dan pabrik, efisiensi adalah kerja kami, misalnya bahan bakar, menggunakan waste kayu, dari kecil, atau Plywood”. Tatang menambahkan, ”Kendala kita adalah perijinan yang “rigid”, perlu pembahasannya atau bahasanya “deregulasi”, di mana lebih memudahkan, seperti HTI juga, dengan 25 Ribu kubik/Ha, sekarang kita ada insentif yang sedang trend, yaitu Pallet.

Asep Sentosa dari Yayasan Kehati memberikan pendapat, “Saya bukan perusahaan, kebetulan Disertasi saya tentang hutan menyediakan biomassa, dari hitungan yang ada, dari limbah kayu ada 7,5 juta kubik/tahun, banyak alasan, karena susah angkut atau alam, lalu kualitas tidak memenuhi syarat. Menarik adalah Pemerintah memperoleh usulan, agar penanganan limbah ditangani dengan baik, masalahnya ijin diberikan konsesi untuk kayu yang memenuhi syarat pertukangan, kayu lapis, pulp and paper, sehingga perusahaan lebih baik efisiensi”, “Sampai sekarang limbah tidak dimanfaatkan. Bahkan mencari bahan bakar yang sederhana, karena bukan Korea yang berminat, bahkan Singapura, juga Jepang, bahwa tahun 2050, semua tenaga nuklir akan ditutup, mereka berpikir dengan biomassa, akan menjadi industri,” Ujarnya.

Tatang dan Asep sepakat untuk pemberian insentif. Selanjutnya pendapat dari Steven Brown dari Vale, Ia berkata,” Saya merasa bukan yang benar, tetapi melihat batas yang optimum. Kalau dari sini, dengan perusahaan penambangan, dengan sejauh mana yang diminta Pemerintah, kalau dari kacamata perusahaan, kami memberikan yang terbaik, kalau renegosiasi kontrak karya, sejauh mana yang diminta oleh Pemerintah?”, ”Ada beberapa hal yang menjadi masalah, itu yang seharusnya dibicarakan dengan pemerintah, semacam voice of business, meski kebutuhan yang lain belum, tentu dari Pemerintah butuh effort, sehingga tidak ada yang merugikan, kalau menuju tujuan yang sama, akan ada optimum. Steven Brown menyatakan perlu adanya insentif,” Agar investor berani menaruh uang lebih besar, karena sekarang banyak ketidakpastian, mulai dari ijin, juga pembebasan lahan, hal yang kecil, tetapi sangat berpengaruh”, Katanya.

Arif Suwandi dari Cargil Indonesia bertanya, ”terkait visi Indonesia 2050, di mana itu merupakan pemikiran yang besar, sebaiknya juga memberikan masukan kepada pemerintah, kalau berangkat dari masing-masing perusahaan, tentu prinsipnya akan sama, di mana bicara efisiensi, melaksanakan bisnis ini dengan baik, tentu dalam jangka pendek, agar bisnis efisien, di mana resources, lalu kebijakan dan sebagainya. Tentu kita semua memahami, apalagi permintaan kepada Pemerintah untuk jangka pendek, saya membayangkan, kalau ini Visi 2050, dengan lompatan yang lebih besar kepada Pemerintah, misalnya biomassa, di sini apa yang kita mau capai?”, Ia menambahkan, ”Kalau bicara 2050, tentu dengan masukan yang lebih besar, kalau natural resources, bahwa faktanya, kalau bicara per-sektor, kehutanan ada dan mining juga, kalau bicara yang besar, apa bisa ketemu?, ada usulan tahun 2050, Negara kita seperti apa?, bisnis apa yang menjadi  prioritas?, bahkan kita tidak ada kebijakan natural, mana yang harus diprioritaskan?”.

Tiur menjawab, ”kita sekarang di vision, di mana pathways, business role, dan opportunities, jadi masih di tahap tersebut, sebelum menuju action plan. Apabila di setiap level dengan irisan, di mana opportunity, what exactly needs, itu akan terbangun dengan sendirinya, setelah dari elemen ini ditata, sedikit dengan teridentifikasi, hanya proses ini ditanya, apakah sudah melalui tahapan yang ada, memang kesannya mau lompat. Mohon bersabar, kita masih ada di vision, sedikit dengan irisan, dengan enabling factor, untuk role dan membentuk opportunity.”

Kusnan Rahmin dari RAPP bertanya, “Ada dokumen Indonesia 2020, itu akan ada di mana ya?”, Tiur menjawab, “Ada Pak, setelah identifikasi enabling factor, lalu action plan 2020, itu mikro dengan bentuknya berupa solusi, misal apa solusi untuk mengatasi dampak sosial? misalnya inklusif bisnis.”

Kusnan menambahkan, ”Karena dari sisi continues improvement standar National Skills Standards Council (NSSC), kalau business as usual, enviroment ke mana? kalau pembicaraan dukungan Pemerintah sangat diperlukan, kalau melenceng, maka tidak terpakai. Nah, di kita (Indonesia) susahnya setiap 5 tahun ada Pemerintah baru, yang action dan kebijakannya berubah, di mana dengan melihat faktor penyesuaian dan kebijakan. Nah, kalau sampai 2050, artinya ke 2020, ada  waktu 30 tahun, maka ada 6 kali perubahan Pemerintah, itu bagaimana?”

Arif mencoba menjawab, ”Saya melihat ini step yang masih panjang, kita semua tidak sabar, kita semua tahu prinsip business people, seperti yang disampaikan oleh teman RAPP, di mana perilaku kami fleksible. Harapannya di mana policy disampaikan untuk menjadi jangka panjang, untuk perencanaan jangka panjang, apa yang dilakukan 2050? tentu kami tidak terbayang, tapi kalau 5 tahun, kita ada bayangan”. Arif menambahkan, ”Tentu proses ini akan berjalan sebagaimana keadaan eksternal, di mana ada market, kebijakan, untuk mempercepat itu, kita ada dokumen dengan action 2020, kita lihat faktor trend 2050. Saya berharap, ada satu step yang bisa kita lewati dengan cepat, agar praktis”.

Tiur berkata kalau perusahaan mempunyai dokumen dengan future target yang permanen dan strategis, dapat dishare sehingga mempercepat proses. Sinta dari Unilever menuturkan, “ada sumber data dari World Bank, mereka update data sampai 2013, bisa dipakai sebagai eksternal data, bahkan kalau dari beberapa forum contohnya dari ADB, kita sempat dapat kesempatan, saat itu diundang oleh Rabo Bank, mereka punya update analisis, bisa kita pakai, tidak perlu kita yang melakukan pengumpulan datanya”. Sinta berkata, ”Data yang available, bukan hanya BPS, kita tahu karena suka ketinggalan kereta dan banyak tidak available, bisa digali, kita baru punya forum global konteks, nah terkait dengan SMEs , ini laporannya belum melihat ini, kalau melihat data 2012, dimana kontribusi SMEs, itu 97 %, yang lain big business, tapi jumlahnya kecil. Padahal kalau 2050, maka bicara yang terlibat akan sangat besar SMEs. Tetapi kita tidak melihat itu, pengamatan kami, kalau datanya SMEs ditampilkan akan baik”.

Kusnan berkata, ”Saya mendengar beberapa perusahaan tadi menyampaikan, maka untuk vision 2050, harus mengumpulkan semua program dan kelebihan dari kategori sebagai turunannya, asumsinya IBCSD, di mana mengidentifikasi keunggulan private sector, dikaitkan, ini loh Visi Indonesia 2050, di mana bisa mengumpulkan dan membuat dokumen ini”. Kusnan bertanya,”Tadi saya dengar semua perusahan ada visi bersama, dari sana perlu dilakukan identifikasi, seperti tadi, dikumpulkan saja atau diseleksi? karena data berdasarkan apa? berdasarkan praktek atau bisa digabungkan dengan apa?”.

Tiur menjawab, ”Kita replied dengan metodeloginya, dengan pathways kita melihat ke depan untuk time frame dari perencanaan bisnis, mungkin, misalnya Unilever dari 2008, tetapi kita tidak menseleksi, kita bisa saja mencollect, perusahaan mana yang hadir di diskusi ini, punya dokumennya, tetapi kita tidak masuk satu persatu, tetapi seluruhnya dengan target efisiensi energi”, Tiur menjelaskan, “Kalau antisipasi kami, perusahaan saat ini memakai basis yang sangat umum, di mana basisnya energi, juga penurunan emisi, makanya di path ways, masuknya ke sana. Ada juga efisiensi water, dengan efisiensi resources, tetapi kita tidak streaming, tetapi perusahaan yang masuk diskusi, dengan include disana.

Ruslan dari Great Giant Pineapple berujar, ”Kalau IBCSD mendesak pemerintah, agar pengusaha dengan kepastian hukum, Saran kita sebagai pengusaha, dulu ada GBHN, dengan desentralisasi, apakah semua Pemda mengikuti GBHN?, apakah sama dengan instrumen MDGs sama?, kalau dulu ada MPR  yang menetapkan, seharusnya ada GBH Kab/kota, bukan berarti yang lama jelek semua dan ditinggal, ada hal yang bagus, yang bisa dipertahankan”.

Hery Dwiputranto dari ANTAM menuturkan, “Kami ingin konfirmasi, kita prioritas nikel, emas dan bauksit, yang jadi masalah, mereka tidak ada teknologi,  juga tidak bisa menjual barang jadi, melihat kandungannya. Terus, masalah yang dilakukan, dengan waste, kita sudah mengolah, seperti di Pongkor, di mana limbah emas, sebagai batu bata”.

Tatang berkata, ”karena pertimbangan tertentu, ada perubahan ijin pengelolaan, misalnya kita ditinjau menjadi  HPL, karena pemerintah mendengar masyarakat, kita tahu, pertumbuhan populasi meningkat, bahwa pasti akan ada kebutuhan lahan pemukiman, konsesi kita diminta dan menjadi hak milik mereka (masyarakat). Kalau tidak ada kepastian hukum yang tadi, asalnya 50 Ribu Ha, tetapi berkurang di sekian tahun, bahkan sudah diminta lagi”. Tatang menambahkan, “Maka benar, perlu ada kepastian lahan dan hukum, harus ada, khususnya di usaha di bidang kehutanan dan HPH, repotnya kalau ada perubahan fungsi, kalau namanya ijin kehutanan dengan areal negara, juga kalau HTI diminta jadi kebun raya, kita tidak bisa apa-apa”.

Sebagai penutup, Budi memberikan kesimpulan, ”Seharusnya Pemerintah punya peran yang sangat penting, melihat Indonesia ke depan dalam 2020 dan 2050, dengan efisiensi dan penanganan limbah. Kalau dari teknologi, sudah banyak dilakukan dan menjadi  kendala yang besar, dengan memanfaatkan menjadi  lebih efisien, tetapi masalahnya dengan tatakelola peraturan yang “carut marut”, dimana harus ada advokasi kepada pemerintah, untuk meningkatkan efisiensi dan tentu saja ke profit”.