Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Tren Indonesia 2050 bersama Pemerintah

Mitra: IBCSD
Layanan: Kajian, Penelitian, Publikasi

Rabu, 29 Oktober 2014, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama dengan Penabulu Alliance mengadakan Focus group Discussion (FGD) dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data Tren Indonesia. FGD yang diadakan di Menara Duta Lt. 3 (c/o Sintesa Group) pada Pkl. 09.15 – 13.00 WIB ini mengundang perwakilan dari beberapa Kementrian dan Badan Pemerintah, yaitu LIPI, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pertanian, Kementrian Riset dan Tekmologi Publik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan kementrian Kesehatan.

Acara dibuka oleh Tiur Rumondang selaku Pelaksana Harian Direktur IBCSD. Ditengah penjelasan mengenai ide awal pembuatan Visi Indonesia 2050, Tiur bercerita, “Riset yang dilakukan selama 4 bulan dan data tentang lingkungan sangat terbatas. Ketika data sudah lengkap, kita ingin mengidentifikasi kesulitan apa ketika menjalankannya. Akhirnya ada peran advokasi dari teman-teman kepada pemerintah. Kami ingin melakukan studi yang komprehensif dan juga ingin berbagi sehingga kami bisa mendapat bantuan dari Bapak/Ibu yang hadir, paling tidak di-acknowledge”. Kemudian diakhir penjelasannya Tiur mengungkapkan hasil yang diharapkan dari FGD tersebut, yaitu validitas data atau kecocokan data dengan pihak pemerintah, masukan tentang temuan-temuan hasil penelitian, serta harmonisasi dari kebijakan pemerintah.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan hasil riset yang disampaikan oleh Sardi Winata selaku peneliti senior di Penabulu Alliance. Sardi mengawali presentasinya dengan menjelaskan tujuan dari Visi Indonesia 2050, namun untuk FGD hari kedua ini Sardi lebih menekankan tujuan dari sisi pemerintah, “Dokumen ini bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan memberikan insentif agar pasar dapat bergerak maju ke pembangunan yang berkelanjutan” ungkapnya. Setelah menjelaskan tentang tujuan Visi Indonesia 2050, Sardi memaparkan prediksi Indonesia ditahun 2050. Terdapat 3 hal yang dipilih menjadi megatrend yang akan difokuskan dalam Visi Indonesia 2050, yaitu, Populasi, Ekonomi dan Lingkungan Indonesia 2050.

Sama seperti hari sebelumnya, setelah presentasi dilanjutkan dengan diskusi. “Sebelum Bapak dan Ibu memberikan tanggapan masing-masing, ada hal yang perlu kita catat adalah tujuan Visi Indonesia 2050 mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan, sehingga sangat penting data yang disajikan untuk menggerakan  kalangan bisnis dan korporasi tetapi tetap memikirkan pembangunan yang berkelanjutan”, jelas Teguh selaku fasilitator.

Diskusi dihari kedua bersama pemerintah ini berjalan lebih aktif daripada hari sebelumnya. Para peserta satu persatu mengomentari dokumen yang disajikan serta memberikan kritik dan saran. “Pertama saya mengucapkan apresiasi karena di tengah kendala kita menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan tantangan ke depan, kita masih khawatir tetapi sudah ada yang memikirkan ke depan. Selain itu ini datang dari swasta, yang biasanya dari pemerintah. Kita bisa sharing data”, ucap Titik perwakilan dari LIPI. Lebih lanjut dia berpendapat bahwa untuk data kependudukan sudah cukup, namun perlu ditambahkan proyeksi berdasarkan jenis kelamin dan umur untuk melihat produk dan strategi apa yang akan diprediksi. Dia menambahkan, “Menyangkut apa yang perlu diekplorasi: ada bonus demografi yang hanya terbatas kuantitas. Banyak tantangan yang menghadang dan perlu di highlight. Bonus Demografi terjadi kalau ada prasyarat dan perlu dicantumkan. Bonus bisa menjadi Window Opportunity atau Disaster. Saat ini masih menjadi disaster karena angkatan kerja kita belum produktif. Tantangan pendidikan ke depan dimana tahun 2030 akan ada defisit tenaga pendidik terampil. Selama ini persoalan tenaga kerja kita belum berorientasi pada demand driven matter. Tentang ketenagakerjaan, kita akan menghadapi AFTA, pasar kerja fleksibel dan menyebabkan outsourcing meningkat”.

Berbicara mengenai lahan, Prayudi selaku perwakilan dari Biro Perencanaan-Penyusunan Kebijakan & Program Kementrian Pertanian menuturkan, “Kita belum memiliki data akurat terkait konversi lahan namun perkiraan lahan saat ini berkurang 100.000 ha per tahun sehingga upaya itu yang dilakukan dengan membuat lahan sawah. Kemampuan pemerintah saat ini baru bisa mencapai 40.000 ha per tahun”. Dibidang perikanan dia menambahkan, “Terkait dengan perikanan ada 2 dari segi kelautan dan perikanan. Perikanan dilihat sebagai sumber bahan pangan: berapa persen kesediaan protein kita dari ikan? Sehingga kalau kita berbicara ketahanan pangan dan optimal bahan pangan, di Pertanian sudah optimal namun di ikan belum optimal. Kalau dengan isu daging sapi, hanya 20% dari produk konsumsi. Jika bicara daging secara keseluruhan yang paling banyak adalah unggas. Kita bisa melihat trendnya dan kita bisa mainkan di ikan”.

Diskusi semakin memanas ketika berbicara mengenai ketersediaan data dan adanya perbedaan data dari berbagai sumber. Ternyata dikalangan pemerintah pun sulit mendapatkan data yang sama dan lengkap. Semua peserta mengharapkan adanya lembaga khusus yang bertugas mengumpulkan data pemerintah dan dipublikasikan, sehingga semua informasi data yang diperoleh sama dan akurat, karena BPS hanya mengumpulkan data sektor. Sedangkan untuk data yang lebih spesifik, langsung ke kementrian atau badan terkait. Saran dari Siti sebagai perwakilan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai perbedaan data adalah, “Gunakan data pemerintah”.