Sosialisasi Insentif Pajak untuk Sumbangan bagi Seni dan Budaya

Layanan: Seminar, Workshop, dan Pelatihan

Koalisi Seni Indonesia bertujuan mengembangkan kesenian Indonesia dengan mendorong terwujudnya infrastruktur berkelanjutan yang berperan maksimal menjaga identitas keragaman, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta menjadi bagian penting dalam dinamika perkembangan masyarakat global.

Pada tanggal 05 September 2013 yang bertempat di Hotel Grand kemang Jakarta Selatan, Koalisi Seni Indonesia mengadakan acara ‘Sosialisasi tentang Insentif Pajak untuk Sumbangan kegiatan seni budaya’. Ini  merupakan salah satu program utama dari Koalisi Seni Indonesia dan sebagai fasilitator dalam acara ini adalah Ita Budhi dan Sofia Rengganis dari Pricewaterhouse Coopers Indonesia.

Dan sejak tahun 2012 sudah memfasilitasi sosialisasi tentang insetif pajak untuk sumbangan di Yogyakarta, Makasar dan Bandung serta sebagai mitra kerja Koalisi Seni Indonesia.

Linda Hoemar Abidin menjadi pembuka dalam acara ini dengan menceritakan sekilas tentang berdirinya Koalisi Seni Indonesia. Tahun 2012 Koalisi Seni Indonesia didirikan oleh 40 lembaga seni di seluruh Indonesia dengan tujuan memajukan kesenian indonesia melalui advokasi kebijakan salah satunya adalah tentang Sosialisasi Insentif Pajak untuk Sumbangan bagi Seni dan Budaya.

Ita budhi salah satu advisor dari Pricewaterhouse Coopers, memaparkan tentang tujuan sosialisasi adalah memperkenalkan ketentuan pajak sehubungan dengan pemberian dana bagi para penggiat seni dan budaya, dimana sekarang ini pemerintah sudah memberikan suatu ketentuan perpajakan yang memberi kemudahan dan bisa menimbulkan penghematan pajak penghasilan (PPh) sampai maksimum 25% dari jumlah yang diberikan dengan cara sumbangan dari donatur dan biaya promosi yang dikeluarkan pihak sponsor. Dalam garis besar perpajakan Indonesia ada yang disebut sebagai Pajak Nasional, berlaku di seluruh Indonesia dan diadministrasikan oleh Direktorat jendral Pajak, yang terdiri atas:

  • PPh : Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak (Orang dan Badan), berasal dari Indonesia maupun luar negeri (Orang sebesar 5%-30%, dan untuk Badan sebesar 25%).
  • PPN : Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di Indonesia sebesar 10%.
  • PBB : Pajak Bumi dan Bangunan, pajak tahunan yang dikenakan atas tanah atau bangunan diatasnya sebesar 0,5%.
  • Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHP), bea yang dikenakan atas perpindahan hak atas tanah dan bangunan, dikenakan penerima hak atau pembeli sebesar 5%.
  • Bea Materai (BM) : Bea yang dikenakan pada dokumen-dokumen supaya bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan sebesar Rp 3.000 atau Rp 6.000.

 
Pajak daerah, dipungut oleh pemerintah tingkat provinsi atau kabupaten atau kotamadya. Pajak daerah terdiri dari:

  1. Pajak Kendaraan Bermotor
  2. Bea Balik Nama KB
  3. Pajak Bahan Bakar KB
  4. Pajak Air Permukaan
  5. Pajak Rokok
  6. Pajak Hotel
  7. Pajak Restoran
  8. Pajak Hiburan
  9. Pajak reklame

 
Kemudian sesi dilanjutkan oleh Sofia Rengganis yang menjelaskan apa itu bedanya sumbangan dan biaya promosi. Ada dasar peraturan tentang sumbangan yaitu:

  1. UU Penanaman Modal No. 25/2007-Pasal 15 huruf (b)
  2. UU Perseroan Terbatas (PT) No. 40/2007-Pasal 74
  3. UU PPh No. 36/2008
  4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 93/2010 tentang sumbangan
  5. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK 03/2010 tentang sumbangan

 
Kemudian beliau menjelaskan jenis sumbangan yang dapat dibiayakan adalah sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga dan sumbangan untuk pembangunan infrastuktur sosial.

Biaya promosi merupakan bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memperkenalkan dan atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan. Ada dasar peraturan dalam biaya promosi yaitu:

  1. UU PPh No. 36/2008-Pasal 6 ayat (1) huruf (a) angka (7).
  2. PMK No. 02/PMK 03/2010 tentang biaya promosi.
  3. Surat Edaran DJP No. SE-09/PJ/2010 tentang biaya promosi.

 
Materi presentasi bisa dilihat disini.

Jika Anda tertarik untuk memberikan dukungan atau bekerja sama, untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi kami atau hubungi Koalisi Seni Indonesia (KSI) dengan detil kontak di bawah ini:

  • ALAMAT

    Koalisi Seni Indonesia:
    Jl. Abdul Majid No. 44R. Cipete, Jakarta Selatan 12410

  • TELEPON/FAX

    Telepon: (021) 7590.6566
    Fax: (021) 7590.6566

  • SUREL/WEB

    sekretariat@koalisiseni.or.id
    www.koalisiseni.or.id